Menuju Kepemimpinan Bangsa (refleksi krisis kepemimpinan nasional)

Menuju Kepemimpinan Bangsa

(refleksi krisis kepemimpinan nasional)

Oleh Alif Syuhada*

Hampir setiap hari, harian koran Tempo sering kali diisi dengan berbagai  kebejatan moral para pemimpin kita, yang menduduki kursi tertinggi panggung politik indonesia. Berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum maupun golongan politikus pun datang silih berganti tiada habisnya, seakan perbuatan kotor itu sudah menjadi kewajaran di perpolitikan negeri kita. Para pejabat kita seakan sudah mulai kehilangan “kemaluan” mereka, dan mungkin lupa akan tugas dan fungsinya sebagai pelayan rakyatnya. Hal-hal yang semacam ini sangat sulit dimengerti, mengapa mereka yang dibesarkan oleh keringat rakyat, dan menjadi orang yang melebihi kemampuan rakyatnya, menjadi penindas rakyatnya sendiri. Jika dikatakan air susu dibalas dengan air tuba, maka ibarat ini sangat pantas dialamatkan kepada pejabat itu. 

Pemimpin yang ideal, yang berpihak kepada yang lemah, dan yang bijak merupakan harapan rakyat kita saat ini. pemimpin yang mau mendengarkan segala keluh kesah rakyatnya di setiap waktu, tidak hanya sebatas janji dan “bantuan kecil” waktu akan pemilu berlangsung seperti realita saat ini. Jika kita menelisik dari akar permasalahan kekrisisan kepemimpinan nasional, dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan merupakan salah satu problem besar yang mengakibatkan pemimpin bangsa kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Pendidikan yang ada bukan merupakan pendidikan yang membebaskan, dan menumbuhkan kesadaran kritis, dan hadap masalah. Selain faktor pendidikan, faktor sistem yang terbangun di masyarakat masih terpisah satu sama lainnya, hal ini berakar dari reduksionisme kalangan masyarakat terhadap masing-masing ideologi yang mereka anggap benar. Faktor mental dan moral pemimpin juga menjadi permasalahan serius. Terkadang mereka yang sudah memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi sosial yang ada menjadi mandul, idealisme mereka tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan praktis yang sering kali bertentangan dengan kepentingan mereka yang dipimpin. Akibatnya ketidakadilanpun masih berlanjut, mereka yang lemah menjadi tidak tertolong.

Pendidikan Kaum Tertindas Paulo freire Sebagai pembangun Kesadaran

            Pendidikan merupakan pelanggengan sistem atau struktur sosial yang ada (Paulo Freire). Hal ini cukup logis dan beralasan, karena pendidikan tidak pernah lepas dengan kepentingan politik dan struktur sosial yang ada. Jika kita kaitkan dengan kekuasaan, pendidikan tidak lepas dari pelanggengan reazim yang berkuasa. Sejarah dan realita sekarang cukup menjadi bukti atas teori ini. sebagai contoh, kita bisa melihat, isi materi yang ada pada sekolah-sekolah pada era zaman orde baru hingga sekarang tentang peristiwa G30S, yang masih digandengkan dengan PKI yang menimbulkan persepsi bahwa PKI merupakan racun peradaban indonesia sehingga menghalalkan dan menganggap wajar pembantaian terhadap ribuan warga Indonesia yang tidak mengetahui apa-apa. Pendidikan tersebut berhasil menjadikan Orde baru berkuasa selama 30 tahun lamanya.

Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang membebaskan, menumbuhkan kesadaran kritis, dan hadap masalah. Jika kita kaitkan pada realita sekarang, pendidikan kita masih belum memenuhi kriteria pendidikan yang idela tersebut. kita lihat, isi pendidikan kita masih belum menuju kearah berkesadaran kritis, karena pendidikan masih dipengaruhi oleh sistem yang berkuasa dan dominan pada saat ini. materi yang diajarkan masih berkutat pada hal-hal praktis yang mengarah pada pemburuhan nasional sebagai pemenuhan atas kebutuhan kapitalis akan tenaga terampil buruh itu sendiri. Wacana yang membangun kesadaran individu dan posisi ,(dalam kasus ini, kesadaran kelas buruh), tidak diberikan pada pendidikan kita, seperti teori nilai lebih “surplus value”, dan teori nilai buruh The Labour Theory of Value Karl Marx.

Jika dikaitkan dengan kebudayaan, dan persoalan berbangsa dan bernegara, pendidikan belum berhasil menumbuhkan kesadaran tersebut. maka jangan heran, ketika pemuda bangsa kita memandang remeh “baju batik”, pekerjaan tani, tukang, makanan khas, tetapi lebih bangga ketika ia dapat berbahasa asing dibandingkan bahasa sendiri dan Belum lagi permasalahan gaya hidup lainya.

Jika telaah dari permasalahan pendidikan diatas, dan kita kaitkan dengan teori hegemoni Gramsci, pendidikan kita merupakan proses hegemonisasi dari pihak yang berkuasa, yang dominan terhadap kelas minoritas dan tertindas. Hegemoni terjadi ketika pandangan hidup, cara berpikir, dan cara hidup masyarakat bawah, tertindas telah menerima pandangan hidup, cara berpikir kaum elit yang mendominasi, berkusasa, dan cenderung mengekploitasinya. Hegemonisasi mengakibatkan kesadaran palsu masyarakat bawah, sehingga penindasan terjadi dan terkesan wajar. Dan ketika dikaitkan dengan tugas dan peran pemimpin, seharusnya pemimpin merupakan pendidik dan aktor untuk menumbuhkan kesadaran akan ketertindasan kaum-kaumnya, Sehingga bisa membebaskan kaumnya dari ketertindasan yang menimpanya. Tapi sebelum menjadi pemimpin, seorang pemimpin harus dapat bersadar diri akan realitas sosial yang ada, sehingga tidak tercerabut dari tempat ia berpijak.

Plularitas Sebagai Cara Pandang yang Menyatukan

            Plularitas dapat diartikan cara pandang mengakui keberagaman yang ada realitas sosial. Pengakuan akan keberagaman bertolak dari cara berfikir bahwa tiada kebenaran yang absolut di dunia, sehingga terhindar dari uniformitas, taqlid, dogma dan kejumudan. Uniformisitas dapat menimbulkan fanatik golongan yang cenderung menerima apa yang menurut mereka saja, dan cenderung menyalahkan apa yang tidak sesuai dengan mereka. Fanatik golongan dapat juga dinamakan gejala psikologis narsistik kolektif menurut Erich From. Fanatik golongan ini kerapkali menimbulkan ketidakadilan dan penindasan, kita lihat konflik agama antara kaum Syiah dan Suni yang terjadi di Madura tidak lama yang lalu. Kekerasan yang lebih besar dibuktikan oleh sejarah Gereja , dan peradaban kaum Islam pada masa dinasti Abbasiyah saat terjadi dominasi kaum rasional Mu’tazilah, sifat fanatik ini cenderung menimbulkan perpecahan, dan mencegah timbulnya persatuan, sehingga sangat mengkhawatirkan bagi suatu bangsa karena rawan dilumpuhkan oleh musuh.

           

Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya menghindari sifat fanatik tersebut,  mencoba membangun pola pikir plularistik,  mengakui keberagaman, dan membangun toleransi, sehingga tercipta masyarakat ideal yang penuh keharmonisan sehingga tidak ada suatu ketidakadilan yang menimpa suatu golongan atas golongan yang lain.

 *Penulis adalah kader IMM FKIP UMS