Penulis: Dewan Pembela Rakyat
Dari
hasil konsolidasi dan Diskusi terakhir yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa
Solo Raya (BEM SR) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Se-Solo raya
yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta (SODARA)
pada Rabu, 07 September 2022 Memutuskan untuk turun ke jalan pada hari kamis 8
September 2022 untuk menggeruduk kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat tentang isu yang sedang hangat yakni, kenaikan BBM.
Aksi tersebut pada mulanya akan dilakukan pada pukul 09:00 namun ada sedikit kesalahan teknis. Hingga akhirnya keberangkatan dari titik start yakni kampus 4 Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dilakukan sekitar pukul 11:45 WIB. Menuju kantor DPRD Kota Surakarta dan tiba pada pukul 12:30 lebih WIB. Dilanjutkan dengan penyampaian Orasi dari masing-masing elemen masyarakat dan Mahasiswa, yakni meminta untuk menstabilkan harga BBM.
Mengingat
dari waktu ke waktu saat ada isu negara yang sedang tidak baik-baik saja, kota Solo
yang sering disebut sebagai poros Gerakan, kordinator BEM Solo Raya meminta
kepada seluruh elemen yang ikut serta dalam Aksi tak ingin terjadi hal yang
tidak diinginkan, sepeti; merusak fasilitas umum,merusak rumah warga, merugikan
pedagang kaki lima, dll. Kita hanya fokus kepada tuntutan kita Bersama, yakni
kenaikan harga BBM untuk segera diturunkan. Seluruh elemen mahasiswa dari Solo
Raya ikut hadir dalam mengaspirasikan suara rakyat, aksi tersebut disambut
dengan manis oleh masyarakat sekitar yang menyaksikan.
Ketua
umum BEM Solo Raya Muhammad Hanif Prabowo mengatakan “Kantor DPRD ini kantor
rakyat jadi kalau kita datang ke kantor DPRD berarti kita pulang kerumah rakyat,
rumah kita sendiri” namun pada kenyataan saat ini kantor tersebut bukan lagi
milik rakyat, namun milik penguasa yang tidak bertanggung jawab atas rakyatnya
mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jelas terbukti, Ketika berbicara
mengenai rakyat yang sedang sengsara DPR malah diam, rakyat disuruh Berdikari,
dimanakah wakil Rakyat saat ini?.
Beberapa
polemik pun terjadi dalam Negosiasi yang dilakukan oleh masing-masing
Koordinasi Lapangan (KORLAP) kepada Aparat Kepolisian sehingga mengalami deadlock
sehingga hampir mengalami kericuhan. akhirnya Wakil DPRD Kota Surakarta dan
Ketua Fraksi dari berbagai Partai memutuskan untuk turun ke jalan dan berjanji
akan mendesak DPR RI untuk secepatnya menurunkan harga BBM pada aksi 8
September 2022. Namun, ada beberapa elemen yang tidak setuju, rakyat sudah sangat
sulit untuk percaya kepada omong kosong wakil rakyat yang hanya manis di depan
saja. Mahasiswa menginginkan dan mendesak ketua DPRD yang turun langsung ke
jalan untuk menemui mahasiswa serta menandatangani persetujuan penurunan Harga
BBM. Akhirnya dari desakan yang dilakukan Mahasiswa, Ketua DPRD Kota Surakarta
turun ke jalan untuk menemui dan menandatangani persetujuan penurunan harga BBM
dan menstabilkan harga Sembako yang diberikan oleh Demonstran.
Namun
tak cukup berhenti disini saja. Para mahasiswa dan elemen masyarakat memberikan
waktu 2x24 jam kepada DPRD Kota Surakarta untuk mendesak dan menyampaikan tuntutan
kepada DPR RI untuk secepatnya menurunkan harga BBM, karena kenaikan BBM ini
sangat berdampak pada perekonomian masyarakat terutama pada golongan menengan
ke bawah.
Jikalau
dalam tenggat waktu yang diberikan oleh Mahasiswa tidak ada penurunan harga BBM
maka Mahasiswa Solo Raya melanjutkan aksi untuk mendatangi Kembali kantor DPRD
Kota Surakarta untuk menuntut Kembali pernyataan sikap yang sudah dikatakan
oleh Ketua DPRD Kota Surakarta Kamis 8 September 2022. Saat ini Mahasiswa dan
Rakyat Solo Raya masih menunggu keputusan dan berharap agar harga BBM akan
segera stabil seperti pada umumnya, karena hal ini berdampak secara
komprehensif kepada perekonomian masyarakat.
Jikalau
kenaikan harga BBM ini disebabkan Pemindahan Ibu Kota negara (IKN), alangkah
baiknya pemerintah mempertimbangkan kembali atas kebijakan yang diputuskan
tersebut. Jangan hanya karena ingin negara ini maju sehingga rakyat kau buat
terharu. Negara ini ada karena rakyat, jangan mengatakan rakyat ini ada karena
negara, sepertinya pemerintah harus membaca dan memahami isi Pancasila dan UUD
1945 setiap hari, atau tidak hafal? Atau
pura-pura lupa? Kalau tidak paham sini saya kasih paham.
Masih
ingat tidak di waktu Covid-19, Wakil Presiden RI mengatakan “Boleh pulang
kampung, Kalau Mudik Jangan” dan sekarang berulah kembali yang katanya; harga
BBM tidak naik tapi hanya penyesuaian saja, lantas apa bedanya. seorang wakil
Presiden seharusnya bertindak tegas bukan mempermainkan diksi kata untuk
membuat rakyat sengsara. Sebenarnya siapa yang harus menyesuaikan, Pemerintah
yang menyesuaikan atau rakyat yang harus kesusahan. kalau mau negara ini maju
ya sejahterakan dulu rakyatmu, Bukan malah berkoar-koar bangun investasi yang
katanya hasil sendiri tapi hutangnya disana-sini.
Apa
gunanya membangun investasi besar-besaran tapi rakyatnya kelaparan, bisa kita
lihat Bersama saat ini dimana negara ini baru saja bangkit dari pandemi
Covid-19 sudah di tambah dengan percepatan kelangsungan proyek pemindahan IKN.
Sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah, ini yang harus dipertanyakan.
Jangan malah membuat polemik disaat perekonomian rakyat sedang sulit dengan menaikkan
harga BBM yang membuat rakyat menjerit.
Apakah
kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat? Tentu saja tidak tepat, sudah jelas
dan Nampak oligarki di negara ini, negara ini sedang tidak baik-baik saja.
Negara ini sangat kaya, maka dari itu banyak golongan yang menginginkannya.
Jikalau SDM di negara ini masih tetap seperti saat ini apakah negara ini dapat
mengalami eskalasi untuk Maju, tentu saja tidak. Negara maju harus dari SDM-nya
yang dimajukan terlebih dahulu.
@MICE mengatakan makasih infonya kak.
ReplyDelete