Dilanda Dilema, Ditengah Wacana Pergantian Nama Komisariat FKIP UMS

Bak dilanda gempa, ketika pergantian nama komisariat IMM FKIP UMS diwacanakan kembali pada periode kepemimpinan 2021/2022. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, baik dari internal maupun eksternal IMM FKIP UMS perihal filosofis, urgensi, kajian historis, kajian sosiologis, kajian yuridis dan lain sebagainya. Belum lagi ketika mendapati kader yang masih bangga hanya dengan menggunakan nama komisariat FKIP dengan asalan bahwa nama tersebutlah yang sekarang ini besar dikalangan IMM dan kekeh untuk mempertahankan hal tersebut.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa dulu nama PK IMM FKIP sangatlah berdikari dikalangan IMM. Saya ingat betul ketika screening DAM Kudus bersama IMMawan Abdul Ghofur yang sekarang menjabat sebagai Kabid RPK DPD IMM Jateng, yang banyak tahu tentang rakanda dan ayunda IMM FKIP seperti IMMawati Harsiti, IMMawati Bela, IMMawan Wasis, IMMawati Suci, IMMawan Budi, IMMawan Alif Syuhada, IMMawan Yoga Pratama, IMMawan Tedy dan lain-lain yang mungkin dulu mampu untuk memberikan atmosfer perkaderan dan pergerakan yang cukup masif, hingga diakhir screening saya diberikan sebuah tetuah agar mampu untuk menjadi seperti mereka. Mungkin contoh tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa tidak diragukan lagi dulunya nama IMM FKIP besar karena tokoh-tokoh yang ada didalamnya sangat qualified.

Namun, berbeda dengan zaman sekarang. Dahulu orang-orang berjuang untuk membesarkan nama IMM FKIP khususnya IMM Kota Surakarta hingga banyak mengorbankan waktu, tenaga bahkan mungkin harta benda. Namun sekarang ini orang-orang cenderung hanya membanggakan capaian yang dulu telah dicapai rakanda dan ayunda IMM tanpa memberikan sebuah dampak yang signifikan terhadap IMM sendiri. Mungkin hal tersebut mampu untuk menjadi refleksi bersama terlebih mereka yang masih terbawa oleh romansa masa lalu. Toh ketika pergantian nama, label kader FKIP tidak akan hilang, seperti yang telah di ejawantahkan pada tulisan sebelumnya.

Yang menjadi berdebatan selanjutnya yaitu terkait dengan kajian yuridis dari penamaan komisariat. Ketika IMMawan dan IMMawati melihat pedoman administrasi yang dikeluarkan oleh DPP IMM Tahun 2021, pedoman administrasi IMM Surakarta tahun 2017 ataupun tanfidz Malang, tidak ada klausul yang mengatur terkait dengan penamaan komisariat atau cabang sekalipun. Jadi secara yuridis, hal tersebut dikembalikan kepada konsensus komisariat atau cabang yang tentunya akan disepakati dalam musyawarah ditingkatnya. Apakah penamaan komisariat akan berpengaruh terhadap administrasi ? tentu saja berpengaruh, karena pasca penetapan nama komisariat baru, maka secara keseluruhan administrasi akan diganti dengan nama komisariat yang telah ditetapkan.

Selanjutnya terkait dengan kajian historis. Sejauh yang saya tau, hingga saat ini pun tidak ada yang tahu kapan komisariat IMM FKIP didirikan. Pun ketika kita tahu mengenai historis IMM FKIP hingga akarnya, apakah dampak tersebut akan siginifikan terhadap wacana penamaan komisariat ? mungkin bisa dikatakan berpengaruh ketika historis yang dikaji masih relevan dengan perkembangan pasca pandemi covid-19 saat ini. Karena hal tersebut amat membantu IMM FKIP untuk menyusun arah geraknya pasca penamaan komisariat, namun ketika ingin menggali hingga akarnya dirasa banyak membuang waktu, dan bukanlah lebih baik memikirkan strategi jangka panjang pasca pergantian nama ? belum lagi kita masih perlu untuk mengkaji nama-nama yang akan dijadikan opsi pada saat sidang pleno penetapan nama komisariat di musykom nantinya, namun apa boleh buat ? Sudah banyak waktu terbuang untuk overthinking terhadap asumtif yang sebenarnya tidak revelan.

Sebetulnya terkait nama komisariat telah dipikirkan hingga memunculkan beberapa nama yang telah tergolongkan, namun karena kultur IMM khususnya IMM FKIP yang harus berfikir radikal, maka draft penamaan komisariat yang berisi rekomendasi nama-nama yang dikaji secara historis dan dampak tokoh-tokoh yang akan di usung terhadap dunia pendidikan terbengkalai kembali tanpa status yang jelas. Kabar terakhir, terdapat 3 nama tokoh yang siap untuk di ajukan pada sidang pleno penamaan komisariat, yaitu Elida Djazman, Fatimah Al-Fihri dan Al-Khansa, namun hingga saat ini belum ada kejelasan kembali dari nama-nama tersebut. Sebenarnya banyak alternatif yang dapat dilakukan terkait penamaan komisariat, contoh kasus yaitu penamaan PK IMM Aisyiyah yang minim informasi terhadap khalayak umum dan tiba-tiba namanya sudah berubah, sedangkan IMM FKIP dari zaman periode IMMawan Thomas Devisa hingga saat ini masih berkutat pada wacana yang tiada henti.

Pada akhir tulisan ini tidak akan saya sematkan sebuah harapan, karena saya sendiri pun sudah lelah untuk berharap banyak terlebih dengan manusia. Namun akan saya sematkan sebuah kalimat. “Menengok kebelakang itu sangat perlu, sebagai bentuk refleksi diri, namun jangan pernah lupa bahwa langkah utama ada di depan matamu, bukan dibelakang matamu.”

ABADI PERJUANGAN IMM

IMM JAYA

FASTABIQUL KHOIROT

Read More

Seutas Harapan "Indonesia"

Karya : Jharna Litani

         Indonesia adalah negara yang kaya. Ini ditegaskan langsung dalam bait stanza II pada lagu Indonesia Raya. Mungkin, ini menjadi ungkapan yang membekas dan tidak asing dalam relung jiwa. Selain itu, dapat kita saksikan bersama-sama bahwa Indonesia memiliki keragaman. Ini dapat dilihat adanya sumber daya, baik alami maupun buatan yang bersemayam di atas tanah ibu pertiwi.

Semuanya tersebar di antara bentangan wilayah Sabang hingga Merauke dan Miangas hingga Rote. Dalam bait lagu yang mahsyur “Dari Sabang sampai Merauke” karya R. Suharjo, bentang alam itu berisi jajaran pulau yang saling menyambung menjadi satu dengan nama Indonesia. Tetapi, apakah nama Indonesia adalah sekadar perwakilan dari sambungan pulau-pulau yang luas itu?

            Dilansir dari Indonesia Baik.id, kata Indonesia tercetuskan sejak tahun 1850-an melalui majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA). James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl ialah 2 orang yang memprakarsainya. Pertama, dunia ide Earl mencetuskan nama Malayunesia dan Indunesia. Sedangkan Logan mencetuskan nama Indunesia serta mengganti konsonan “u” ke “o” agar baik dalam pelafalannya hingga menjadi INDONESIA. Sejak itu, nama Indonesia populer di kalangan bangsa-bangsa dunia.

            Kemudian, nama Indonesia menjadi harum seiring perjalanan waktu. Salah satunya, santer dipopulerkan oleh etnolog Jerman, Adolf Bastian. Seperti dalam buku Indonesien Oder Die Inseln Des Malayischen Archipels dan Die Volkev des Ostl Asien (1884). Selanjutnya, pada masa tahun 1920-an, nama Indonesia menunjukkan taringnya. Sebab, ini menjadi trend dalam lingkup diksi-diksi ilmiah dan buah bibir pribumi terutama bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Dalam catatan sejarah, ini adalah momentum kata Indonesia digunakan secara luas untuk khalayak. Salah satu jejaknya adalah Indonesia diakui sebagai tanah air, bahasa, dan bangsa persatuan pada waktu Sumpah Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Hingga kedudukan puncaknya, nama Indonesia menggelora pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

            Ditelisik dari script sejarah, Muhammad Hatta mengungkap asal usul nama Indonesia yang terbit di De Socialist edisi nomor 10. Nama Indonesia bukan sekadar sebutan untuk membedakan India. Di mana perspektif tersebut berkembang saat kolonialisme dan imperialisme. Namun, nama Indonesia merupakan spirit untuk meraih kemerdekaan abadi, yakni kemerdekaan yang diinisiasi oleh pribumi. Selain itu, Indonesia memiliki cita-cita luhur yang harus lestari dan diperjuangkan hingga akhir hayat nanti.

Menyoal makna nama, dalam KBBI nama berarti  ungkapan yang digunakan untuk menyebut dan memanggil. Ini ditujukan untuk semua objek yang ada di seluruh alam semesta. Nama Indonesia mengandung makna yang beragam. Adapun rangkumannya sebagai berikut:

1.      Sebagai Identitas Bangsa

Negara harus diakui secara de facto dan de jure. Secara de facto memiliki domain adanya wilayah, warga negara, dan pemerintah. Maka, de facto mengharuskan adanya pengikat yang disetujui bersama dalam skala nasional. Hingga akhirnya diresmikan secara de jure melalui pengakuan internasional. Sehingga, entitas menjadi hal dasar yang melekat untuk merepresentasikan dan menjadi tonggak dalam mobilisasi negara Indonesia.

2.      Sebagai Tonggak Harapan

Setelah memutuskan secara simbolis sebuah representasi objek, dalam nama, juga menautkan sebuah harapan. Sebuah nama yang indah akan menumbuhkan komitmen diri dan memicu akselerasi dalam mewujudkan suatu asa. Sehingga, peluang untuk mewujudkan harapan akan terjadi semakin besar.

3.      Sebagai Modal dalam Menapak Peradaban

Nama ibarat suatu energi. Pertimbangan nama yang disesuaikan dengan kearifan, sedikit banyak akan mempengaruhi semangat perjuangan. Selain itu, nama juga sebagai pengingat bahwa ada amanat yang harus diemban oleh rakyat secara bersama-sama.

Akhir kata, Indonesia adalah gemah ripah loh jinawi. Indonesia adalah tanah tumpah darah kita. Di sana kita berpadu dalam satu nasib dan juang dalam menapaki zaman. Sebab, Indonesia adalah entitas kita. Ia yang tumbuh dan berkembang secara filosofis, historis, dan yuridis.

 

Referensi

Finaka, A. W. (2018). Asal Mula Nama Indonesia. IB: Indonesia Baik.Id, 1. https://indonesiabaik.id/infografis/asal-mula-nama-indonesia#:~:text=Nama “Indonesia” pertamakali muncul di,dan George Samuel Windsor Earl

Kompas.com. (2021). Bung Hatta dan Asal Usul Indonesia. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/05121731/bung-hatta-dan-asal-usul-nama-indonesia#:~:text=“Bagi kami orang Indonesia%2C nama,Indonesie)%2C” ungkap Hatta.

Read More

IMM FKIP UMS Wacanakan Pergantian Nama Komisariat

Penulis : IMMawan Achmad Mahbuby

Hingga saat ini, terdapat dua komisariat IMM yang dinaungi oleh PC IMM Kota Surakarta yang belum menggunakan nama tokoh sebagai nama komisariat, yaitu komisariat IMM FIK (Fakultas Ilmu Kesehatan) dan IMM FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), sementara komisariat IMM se-Cabang Kota Surakarta lainnya sudah mulai menggunakan nama-nama tokoh untuk dijadikan sebagai nama komisariat, seperti IMM Moh.Hatta (FEB UMS), IMM Al-Fatih (ITS PKU), IMM Ki Bagus Hadikusumo (UNS), IMM Adam Malik (FKI UMS), IMM Ar-Razi (FK UMS), IMM Aisyiyah (Univ. Aisyiyah), IMM Az-Zahrawi (FKG UMS), IMM Averroes (FT UMS), IMM Ahmad Dahlan (FH UMS), IMM Avicenna (F.Farmasi UMS), IMM Al-Ghazali (Fakultas Psikologi UMS), IMM Jenderal Sudirman (Unisri dan Poltekes Surakarta). Penetapan nama tokoh-tokoh besar sebagai nama komisariat bukan tidak memiliki sebuah alasan, selain sebagai pengenalan terhadap khalayak umum bahwa terdapat tokoh-tokoh besar yang dulunya memiliki peran yang besar pula dalam bidang masing-masing, juga sebagai sebuah branding terhadap setiap komisariat untuk membangun keteladanan tokoh yang ditetapkan masing-masing komisariat sesuai dengan disiplin ilmu. Namun, apabila pembaca memperhatikan dengan saksama, bahwa hampir secara keseluruhan nama tokoh yang diangkat oleh komisariat IMM se-Cabang Kota Surakarta adalah nama tokoh laki-laki, kecuali PK IMM Aisyiyah, itu pun hanya satu-satunya di IMM Cabang Kota Surakarta.

Betapa kita dibuat merinding, ketika IMM dengan wacana kritis menggaungkan kesetaraan gender dalam Islam, menolak bias gender, mendukung adanya sebuah relasi gender namun dalam praktiknya tetap saja tidak lepas dari dominasi patriarki. Sama halnya dengan Ketua Umum Pimpinan Cabang Kota Surakarta yang selalu didominasi oleh laki-laki, atau kita ambil contoh yang lebih luas yaitu pada calon formatur DPD IMM Jawa Tengah XX yang secara keseluruhan adalah laki-laki. Hal tersebut makin memperkuat premis bahwa IMM memang hanya berkutat pada wacana, sedangkan untuk aksi sangat jauh dari wacana yang telah dibangun. Dan tidak-kah menjadi pertanyaan besar, ketika demo mahasiswa yang selalu digaungkan Hidup Perempuan yang Melawan ?

Berangkat dari keresahan tersebut, Ketua Umum IMM FKIP UMS periode 2021/2022 IMMawan Achmad Mahbuby mencoba untuk mewacanakan pergantian nama komisariat dengan menggunakan nama tokoh perempuan yang konsen terhadap dunia pendidikan. Adapun tujuan dalam wacana pergantian nama komisariat menggunakan nama tokoh perempuan yaitu sebagai bentuk pemberantasan terhadap pandangan misoginis nama komisariat se-Cabang Kota Surakarta yang dominan mengambil nama tokoh laki-laki. Selain daripada itu, yaitu untuk mengangkat dan memperkenalkan sosok tokoh perempuan yang juga banyak memiliki peran dalam perjuangan peradaban manusia. Walaupun tidak dipungkiri bahwa dalam mewacanakan pergantian nama komisariat IMM FKIP UMS akan memicu banyak pro dan kontra, tak terkecuali dalam internal pimpinan sekalipun, namun bukankah hal tersebut merupakan ikhtiar baik ? hal tersebut juga dapat dinilai sebagai ikhtiar dalam membangun kembali branding PK IMM FKIP UMS dalam pergerakan dan perkaderan pasca pandemi covid-19. Dengan harapan bahwa adanya perubahan nama komisariat, maka PK IMM FKIP UMS akan mampu untuk menjadi sentral perkaderan dan pergerakan terkhususnya dalam keperempuanan dan disiplin ilmu pendidikan. Pun nantinya label komisariat FKIP tidak akan hilang pasca diubahnya menjadi nama tokoh perempuan. Perihal kop surat dan atribut IMM lainnya tetap akan ada nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Akhir kata, besar harapan bahwa IMMawan dan IMMawati dapat menangkap makna filosofis yang termaktub dalam wacana pergantian nama komisariat tersebut. Sehingga pada Musywarah Komisariat IMM FKIP UMS yang akan digelar pada tanggal 24 Septermber 2022 bertempat di PCM Kartasura akan mampu menghasilkan kesepakatan bersama perihal nama tokoh perempuan dalam pendidikan yang akan ditetapkan untuk PK IMM FKIP UMS periode 2022/2023 dan seterusnya.   

Read More

BBM Naik di Negara yang Katanya Elit

 

Penulis: Dewan Pembela Rakyat

Dari hasil konsolidasi dan Diskusi terakhir yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Solo Raya (BEM SR) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Se-Solo raya yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta (SODARA) pada Rabu, 07 September 2022 Memutuskan untuk turun ke jalan pada hari kamis 8 September 2022 untuk menggeruduk kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tentang isu yang sedang hangat yakni, kenaikan BBM.

Aksi tersebut pada mulanya akan dilakukan pada pukul 09:00 namun ada sedikit kesalahan teknis. Hingga akhirnya keberangkatan dari titik start yakni kampus 4 Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dilakukan sekitar pukul 11:45 WIB. Menuju kantor DPRD Kota Surakarta dan tiba pada pukul 12:30 lebih WIB. Dilanjutkan dengan penyampaian Orasi dari masing-masing elemen masyarakat dan Mahasiswa, yakni meminta untuk menstabilkan harga BBM.

Mengingat dari waktu ke waktu saat ada isu negara yang sedang tidak baik-baik saja, kota Solo yang sering disebut sebagai poros Gerakan, kordinator BEM Solo Raya meminta kepada seluruh elemen yang ikut serta dalam Aksi tak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, sepeti; merusak fasilitas umum,merusak rumah warga, merugikan pedagang kaki lima, dll. Kita hanya fokus kepada tuntutan kita Bersama, yakni kenaikan harga BBM untuk segera diturunkan. Seluruh elemen mahasiswa dari Solo Raya ikut hadir dalam mengaspirasikan suara rakyat, aksi tersebut disambut dengan manis oleh masyarakat sekitar yang menyaksikan.

Ketua umum BEM Solo Raya Muhammad Hanif Prabowo mengatakan “Kantor DPRD ini kantor rakyat jadi kalau kita datang ke kantor DPRD berarti kita pulang kerumah rakyat, rumah kita sendiri” namun pada kenyataan saat ini kantor tersebut bukan lagi milik rakyat, namun milik penguasa yang tidak bertanggung jawab atas rakyatnya mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jelas terbukti, Ketika berbicara mengenai rakyat yang sedang sengsara DPR malah diam, rakyat disuruh Berdikari, dimanakah wakil Rakyat saat ini?.

Beberapa polemik pun terjadi dalam Negosiasi yang dilakukan oleh masing-masing Koordinasi Lapangan (KORLAP) kepada Aparat Kepolisian sehingga mengalami deadlock sehingga hampir mengalami kericuhan. akhirnya Wakil DPRD Kota Surakarta dan Ketua Fraksi dari berbagai Partai memutuskan untuk turun ke jalan dan berjanji akan mendesak DPR RI untuk secepatnya menurunkan harga BBM pada aksi 8 September 2022. Namun, ada beberapa elemen yang tidak setuju, rakyat sudah sangat sulit untuk percaya kepada omong kosong wakil rakyat yang hanya manis di depan saja. Mahasiswa menginginkan dan mendesak ketua DPRD yang turun langsung ke jalan untuk menemui mahasiswa serta menandatangani persetujuan penurunan Harga BBM. Akhirnya dari desakan yang dilakukan Mahasiswa, Ketua DPRD Kota Surakarta turun ke jalan untuk menemui dan menandatangani persetujuan penurunan harga BBM dan menstabilkan harga Sembako yang diberikan oleh Demonstran.

Namun tak cukup berhenti disini saja. Para mahasiswa dan elemen masyarakat memberikan waktu 2x24 jam kepada DPRD Kota Surakarta untuk mendesak dan menyampaikan tuntutan kepada DPR RI untuk secepatnya menurunkan harga BBM, karena kenaikan BBM ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat terutama pada golongan menengan ke bawah.

Jikalau dalam tenggat waktu yang diberikan oleh Mahasiswa tidak ada penurunan harga BBM maka Mahasiswa Solo Raya melanjutkan aksi untuk mendatangi Kembali kantor DPRD Kota Surakarta untuk menuntut Kembali pernyataan sikap yang sudah dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Surakarta Kamis 8 September 2022. Saat ini Mahasiswa dan Rakyat Solo Raya masih menunggu keputusan dan berharap agar harga BBM akan segera stabil seperti pada umumnya, karena hal ini berdampak secara komprehensif kepada perekonomian masyarakat.

Jikalau kenaikan harga BBM ini disebabkan Pemindahan Ibu Kota negara (IKN), alangkah baiknya pemerintah mempertimbangkan kembali atas kebijakan yang diputuskan tersebut. Jangan hanya karena ingin negara ini maju sehingga rakyat kau buat terharu. Negara ini ada karena rakyat, jangan mengatakan rakyat ini ada karena negara, sepertinya pemerintah harus membaca dan memahami isi Pancasila dan UUD 1945 setiap hari, atau  tidak hafal? Atau pura-pura lupa? Kalau tidak paham sini saya kasih paham.

Masih ingat tidak di waktu Covid-19, Wakil Presiden RI mengatakan “Boleh pulang kampung, Kalau Mudik Jangan” dan sekarang berulah kembali yang katanya; harga BBM tidak naik tapi hanya penyesuaian saja, lantas apa bedanya. seorang wakil Presiden seharusnya bertindak tegas bukan mempermainkan diksi kata untuk membuat rakyat sengsara. Sebenarnya siapa yang harus menyesuaikan, Pemerintah yang menyesuaikan atau rakyat yang harus kesusahan. kalau mau negara ini maju ya sejahterakan dulu rakyatmu, Bukan malah berkoar-koar bangun investasi yang katanya hasil sendiri tapi hutangnya disana-sini.

Apa gunanya membangun investasi besar-besaran tapi rakyatnya kelaparan, bisa kita lihat Bersama saat ini dimana negara ini baru saja bangkit dari pandemi Covid-19 sudah di tambah dengan percepatan kelangsungan proyek pemindahan IKN. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah, ini yang harus dipertanyakan. Jangan malah membuat polemik disaat perekonomian rakyat sedang sulit dengan menaikkan harga BBM yang membuat rakyat menjerit.

Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah tepat? Tentu saja tidak tepat, sudah jelas dan Nampak oligarki di negara ini, negara ini sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sangat kaya, maka dari itu banyak golongan yang menginginkannya. Jikalau SDM di negara ini masih tetap seperti saat ini apakah negara ini dapat mengalami eskalasi untuk Maju, tentu saja tidak. Negara maju harus dari SDM-nya yang dimajukan terlebih dahulu.

Read More