Menolak Lupa, Menolak Pemutihan Sejarah: Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional Adalah Luka Baru Bagi Demokrasi

Pengangkatan Soeharto jadi pahlawan nasional (tangkapan layar sosial media)

10 November 2025 lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mengangkat 10 nama untuk menjadi Pahlawan Nasional. Dari banyaknya tokoh tersebut, muncul salah satunya adalah H. M. Soeharto, Jenderal TNI (Purn.).

Keputusan pemerintah tersebut memunculkan keprihatinan mendalam dan penolakan moral dari berbagai elemen masyarakat yang menjunjung kejujuran sejarah. Langkah ini dinilai sebagai upaya yang berpotensi mereduksi catatan kelam Orde Baru dan mengabaikan penderitaan korban yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Pengangkatan tersebut bukan sekadar pemberian gelar, tetapi sebuah tindakan politik yang mengirimkan pesan keliru: bahwa pelanggaran hak asasi manusia, represi, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diabaikan demi narasi stabilitas dan pembangunan.

Selama lebih dari tiga dekade, masyarakat Indonesia hidup di bawah bayang-bayang pembatasan kebebasan, kontrol ketat terhadap ruang publik, serta praktik kekuasaan yang menimbulkan luka mendalam. Tragedi 1965–1966, penahanan tanpa proses hukum, pembungkaman pers, operasi militer di Aceh–Papua–Timor Timur, hingga rangkaian tragedi yang menimpa mahasiswa seperti Tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, serta penculikan, penganiayaan, dan penembakan misterius terhadap aktivis, bukan sekadar catatan pinggir sejarah itu adalah kenyataan pahit yang meninggalkan trauma serta kerugian besar bagi bangsa.

Mengangkat tokoh yang berkuasa di era penuh represi sebagai Pahlawan Nasional berarti mengabaikan suara para penyintas yang selama puluhan tahun menanggung beban kehilangan, stigma, dan ketidakadilan. Ini bukan hanya melukai ingatan mereka, tetapi juga mengancam objektivitas sejarah nasional.

Pemutihan sejarah seperti ini membuka peluang bagi kembalinya gaya kepemimpinan yang menormalisasi pembungkaman kritik serta melemahkan ruang demokrasi. Generasi muda berisiko menerima narasi sejarah yang disederhanakan dan dipoles sesuai hasrat penguasa demi citra yang baik di mata sejarah, sehingga kemampuan membaca masa lalu secara kritis dapat pudar bahkan hilang.

Menjaga ketegasan memori bangsa adalah bagian dari tanggung jawab moral seluruh warga negara. Kejujuran sejarah bukan untuk membangkitkan kebencian, melainkan untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak kembali terjadi. Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional adalah langkah yang bertentangan dengan semangat Reformasi dan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi bangsa ini.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Siti Mutmainah mendorong seluruh elemen masyarakat untuk terus kritis, menjaga ruang publik yang sehat, serta menolak segala bentuk politisasi sejarah yang mengabaikan realitas penderitaan manusia. Bangsa yang menutup mata terhadap masa lalunya akan selalu berada di jurang pengulangan kesalahan yang sama. Menolak lupa adalah bagian dari merawat masa depan.

Read More

RUU KUHP: Ketika Kebebasan Dipagari, Demokrasi Dipertaruhkan

Pengesahan RUU KUHP (tangkapan layar sosial media)

Di tengah keramaian kota dan derasnya arus informasi, satu kabar menyeruak memenuhi ruang publik: RUU KUHP yang baru disahkan, menjadi viral dan menimbulkan gelombang tanda tanya. Perubahan hukum seharusnya menjadi tonggak kemajuan. Namun, apa jadinya bila kemajuan justru memotong jejak panjang perjuangan demokrasi?

RUU KUHP hadir dengan dalih pembaruan. Digadang-gadang untuk menggantikan warisan kolonial yang sudah renta. Tapi dalam beberapa pasalnya, terselip potensi membungkam kritik dan mengerdilkan partisipasi masyarakat. Suara rakyat yang sejatinya adalah fondasi negara justru diperlakukan seolah ancaman yang harus dibatasi.

Apakah ini reformasi? Atau sekadar renovasi wajah kekuasaan agar kontrol tetap dalam genggaman?

Narasi besar yang mereka tulis adalah tentang kepastian hukum. Namun kita tahu, kepastian seperti apa yang dibangun bila kebebasan berbicara mulai dibatasi, bila kritik dapat dianggap kriminal, bila ruang berekspresi harus melalui izin penguasa?

Kita menolak lupa bahwa negeri ini pernah tersandung pada sejarah di mana suara rakyat dibungkam dan kebenaran hanya boleh bersuara pelan-pelan. Kita telah berjalan jauh sejak 1998. Luka-luka itu tak boleh terulang menjadi babak baru yang lebih sunyi.

Bangsa ini tidak boleh hidup dalam ketakutan untuk bertanya. Tidak boleh merasa bersalah hanya karena berpendapat. Tidak boleh diam karena takut kehilangan hak dasar untuk bersuara.

RUU KUHP yang baru disahkan ini bukan hanya teks hukum. Ia adalah penanda arah. Apakah kita melangkah pada demokrasi yang matang, atau justru kembali pada lorong panjang yang pernah ingin kita tinggalkan?

Kita tidak menolak perubahan. Tapi kita menolak perubahan yang melemahkan rakyat. Kita tidak menolak hukum. Tapi kita menolak hukum yang mengancam kemerdekaan untuk mengawasi kekuasaan.

Suara publik harus tetap lantang. Sikap kritis harus terus menjadi budaya. Karena demokrasi bukan diwariskan begitu saja ia dijaga, dipertahankan, dan diperjuangkan setiap hari.

Jika negara adalah rumah, maka kebebasan adalah jendelanya. Dan kita menolak tinggal dalam rumah yang jendelanya tertutup rapat hanya karena pemilik kuasa takut melihat dunia luar.

Read More

Pelantikan Pimpinan Komisariat IMM Siti Munjiyah FKIP UMS 2025/2026

 

Pelantikan PK IMM Siti Munjiyah di Gedung Auditorium Djazman, 22 september 2025

 

fkip.imm.ums.ac.id, UMS – Pelantikan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Siti Munjiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS pada Senin, 22 September 2025 di Auditorium Djazman UMS berlangsung khidmat. Pelantikan dimulai pukul 19.30 WIB dengan pembacaan tilawah serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya, Mars IMM, dan Himne Guru. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Ketua Umum PK IMM Siti Munjiyah periode 2024/2025 IMMawati Mahda Khufiati Syaharani dan Ketua Umum PC IMM Kota Surakarta IMMawan Muhammad Albi Almahdy.

 

Dalam sambutannya, IMMawan Albi menyatakan bahwa merasa senang mengetahui ketua umum yang akan memimpin PK IMM Siti Munjiyah FKIP periode 2025/2026 ini merupakan sosok yang cinta masjid. Ia berharap semoga ketua umum periode ini dapat menularkan kepada pimpinan yang lain untuk cinta kepada masjid dan mengamalkan kebaikan. “Semoga Ketua Umum PK IMM Siti Munjiyah dapat bertanggungjawab mengemban amanah ini dengan baik,” tuturnya Senin (22/09/2025).

 

Sambutan juga disampaikan oleh Dekan FKIP, Prof. Dr. Anam Sutopo, M.Hum yang menegaskan pentingnya memiliki integritas dan mengamalkan trilogi IMM. Tidak hanya itu, ia menceritakan keberhasilan alumni IMM FKIP UMS yang mencetak berbagai prestasi.

 

“Diam adalah kehancuran dan mundur adalah pengkhianatan,” tandasnya diiringi seruan ‘IMM Jaya’ yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir, Senin (22/09/2025).

 

Usai sambutan, dilanjut pelantikan Badan Pimpinan Harian (BPH) dimulai dengan memanggil nama-nama yang ditetapkan menjadi anggota BPH PK IMM Siti Munjiyah FKIP UMS Periode 2025/2026 oleh PC IMM Cabang Kota Surakarta. Setelah itu dibacakannya ikrar pelantikan oleh Ketua Umum PC IMM Cabang Kota Surakarta yang diikuti oleh seluruh BPH. Pelantikan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari tamu undangan kepada seluruh BPH yang sudah dilantik. Dilanjut dengan penandatangan berita acara serah terima jabatan pimpinan periode lama ke periode baru dan menyanyikan Himne IMM ‘Abadi Perjuangan’ untuk mengobarkan semangat pada Pimpinan Siti Munjiyah.

 

Setelah BPH resmi dilantik, dilanjutkan dengan pelantikan Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) yang terdiri dari LO BUMK, LSO Pusaka, LSO Lentera, LSO IMD, serta UPP baru bernama LSO Garda yang membawahi Bidang Hikmah Politik Kebijakan Publik (HPKP). Pelantikan UPP dilakukan oleh Pimpinan Umum IMM Siti Munjiyah Periode 2025/2026 dengan pembacaan ikrar pelantikan UPP oleh IMMawan M. Faris Abid Muwaffaq selaku Ketua Umum PK IMM Siti Munjiyah, dan dilanjut dengan serah terima jabatan UPP lama ke UPP baru. Dengan dilantiknya BPH dan UPP, maka telah usai acara Pelantikan Pimpinan Komisariat Siti Munjiyah Periode 2025/2026.

 

Sebelum penutupan pelantikan, diakhiri dengan penyampaian sambutan oleh Ketua Umum PK IMM Siti Munjiyah FKIP UMS Periode 2025/2026, IMMawan M. Faris Abid Muwaffaq.

 

Faris mengawali sambutannya dengan menyebutkan kalimat dari pepatah Arab yang berbunyi, ‘Al-quwwah fi al-jama‘ah, wal-baqā’ fi al-ḥarakah’—kekuatan itu ada dalam kebersamaan, dan keberlangsungan itu ada dalam pergerakan. Ia ingin mengajak hadirin untuk melihat pelantikan ini bukan sebagai ceremonial routine, melainkan sebagai deklarasi niat bersama.

 

“Kita bukan hanya dilantik untuk menjabat, tapi untuk menggerakkan; bukan hanya untuk mengurus, tapi untuk menghidupkan; bukan hanya untuk menjaga, tapi untuk mengembangkan,” tuturnya, Senin (22/9/2025).

 

“Tema kita kali ini ‘Regenerasi dan Reformasi Kepemimpinan yang Bersinergi Menuju IMM Progresif’ adalah cerminan dari cita-cita komisariat kita selama satu periode kepemimpinan. Regenerasi berarti keberlanjutan dan reformasi berarti keberanian untuk berubah. Dua hal ini akan menjadi fondasi kita untuk menjadikan IMM Siti Munjiyah semakin progresif, semakin dekat dengan mahasiswa dan semakin relevan dengan zaman,” jelasnya.

 

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri” (Bung Karno). Di akhir sambutan, IMMawan Faris mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan doa untuk kesembuhan salah satu anggota IMM Siti Munjiyah yang qadarullah H-1 pelantikan mendapat musibah dan harus dirawat di Rumah Sakit.

 

“Meskipun salah satu roda dari ragamu patah, kami yakin semangatmu tidak pernah patah. Justru dari tempatmu sekarang, engkau hadir meskipun secara daring, hal ini mengajarkan kepada kita arti keteguhan, arti sabar, dan arti perjuangan yang sesungguhnya,” tandasnya diiringi seruan penyemangat tagline andalan IMM Siti Munjiyah “PK IMM Siti Munjiyah FKIP UMS, ‘Tanpamu Kurang Satu’” jawab para Pimpinan Komisariat IMM Siti Munjiyah FKIP UMS dengan semangat dan kebersamaan yang selalu melekat.

Read More