JEMPOL TERBALIK BUAT DPP IMM

 

JEMPOL TERBALIK BUAT DPP IMM

Oleh: Rifqi Almuiz

Pesan untuk yang sedang bermuktamar jangan lupa flash back pada pernyataan sikap yang diluncurkan oleh beberapa cabang berikut ini: PC IMM Surakarta, PC IMM Sukoharjo, PC IMM Tangerang, dan PC IMM Djazman Al-Kindi Yogyakarta.

Normalisasi pemikiran politik praktis di tubuh ikatan ini semakin kontras terlihat, seperti tidak ada jurang pemisah antara politik gagasan dan politik pragmatis. Ketua Umum Dewan Pimpina Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya seharusnya diberikan sanksi berat atas pelanggaran kode etik yang telah diperbuatnya. Padahal Langkah Muhammadiyah dalam menyikapi politik sangat berhati-hati, namun yang terjadi justru kader-kader Muhammadiyah merusak dari dalam mengenai gagasan kebangsaan yang telah dicetuskan oleh Muhammadiyah.

Hastrat duniawi, jika ke depan tetap dinormalisasi, semakin mencerminkan bahwa IMM kedepan bukan lagi Gerakan kaum akademisi yang berpihak kepada rakyat. Melainkan Gerakan politik yang mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi di pemilu. Jika seperti itu, lebih baik IMM mendirikan partai politik, kan lebih konkrit, ketimbang menjadikan IMM sebagai tangga untuk naik ke senayan. Gak kasihan dengan adik-adikmu yang sedang membentuk kader di taraf komisariat?

secara keseluruhan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) memegang teguh pada penegasan IMM, terkhusus pada point keenam “menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta’ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat.” Penegasan tersebut lahir setelah musyawarah nasional 1-5 mei 1965 di Surakarta, sehingga di sebut dengan Deklarasi Kota Barat (Dekobar).

Dalam deklarasi muktamar XVI (setengah abad) IMM juga disebutkan pada point keempat “IMM independent terhadap politik praktis”. Deklarasi yang melahirkan penegasan IMM tak dapat dipandang sebelah mata, lahirnya deklarasi dekobar dan setengah abad tersebut bertujuan untuk menanggapi situasi kebangsaan, kenegaraan, keislaman, dan pergerakan mahasiswa yang terjadi pada saat itu dan juga menjadi landasan IMM di masa depan. hingga sampai saat ini IMM masih memegang landasan tersebut dalam setiap langkahnya.

Tenun kebangsaan yang telah digagas oleh kader yang telah mewaqafkan isi kepalanya untuk organisasi IMM ini seperti menulis, berkarya, dan sebagainya jangan sampai ternodai oleh kader-kader yang hanya ingin menunggangi ikatan ini untuk hastrat berkuasa.

Momentum muktamar kali ini memang begitu strategis karena diselenggarakan beberapa minggu setelah pemilu serentak 2024. Jangan sampai esensi dari muktamar kali ini dilupakan hanya untuk mengantri kursi-kursi di Istana Negara. Gagasan-gagasan mengenai masa depan IMM seharusnya dipikirkan, jangan sampai di akhir periode ini hanya meninggalkan jejak-jejak buruk terhadap ikatan ini.

Kader delegasi dari setiap cabang se-Indonesia jangan hanya ber euforia pada momentum muktamar ini, sebagai kader yang sadar seharusnya dapat menyumbangkan pemikirannya untuk keberlangsungan IMM dan mempertahankan eksistensi maupun jati diri IMM. Sehingga IMM tidak hanya ditunggangi sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, namun IMM dapat menjadi patron penggerak masyarakat, Bangsa dan Negara.

Huru hara deklarasi bergerak 1912

Mengutip pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari Kompas.id “penegasan untuk netral dalam pesta demokrasi lima tahun itu menjadi salah satu point yang harus disepakati dalam konsolidasi nasional Muhammadiyah menjelang pemilu 2024 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta”. Sudah jelas, sebagai warga Muhammadiyah harus bersikap netral, tidak condong kepada salah satu paslon. Namun berbanding terbaling dengan situasi yang terjadi pada saat menjelang pemilu dilaksanakan.

Menjelang pemilu 2024 lalu, beberapa kader IMM terkhusus yang berada di pulau Jawa terdeteksi terafiliasi dengan Gerakan Deklarasi bergerak1912. Termasuk beberapa kader IMM yang masih berada di dalam struktural Cabang bergabung dengan Gerakan tersebut. Tentu hal tersebut melanggar konstitusi IMM. Deklarasi tersebut bertujuan untuk menyukseskan salah satu pasangan calon Presiden yakni Prabowo dan Gibran.

            Dari fakta tersebut sudah jelas terlihat bahwa Organisasi yang bernama IMM ini di tunggangi untuk kepentingan politik praktis oleh beberapa kader yang memiliki hastrat berkuasa dan mencari serpihan rupiah semata. Landasan perjuangan yang telah diterbitkan oleh para pejuang organisasi terdahulu tak diindahkan lagi, pantaskah diturunkan dengan hormat kader seperti itu?.

            Dalam acara muktamar di Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 Maret, beberapa kader yang memantau dari jauh cukup berbela sungkawa atas kejadian yang tak di sangka-sangka, yakni laporan pertanggung jawaban (LPJ) di terima dengan penuh. Dalam hati berbisik “kecewa dengan ikatanku”. Dimana pertanggung jawaban DPP atas kejadian pemilu dan pelanggaran kode etik di pemilu kemarin?! Belum lagi kecacatan-kecacatan lainnya yang merugikan ikatan ini.

            Jika mengatasnamakan ikatan, seharusnya kader-kader yang berada di wilayah muktamar IMM mempertanyakan atas kejadian tersebut, jangan pura-pura apatis dan seakan tidak tahu apa-apa, rugi datang ke Palembang namun tidak memiliki gagasan yang dapat mencerahkan ikatan ini. Lebih baik pulang, memperbaiki cabang masing-masing yang masih bobrok.

            Kegaduhan yang terjadi di muktamar Palembang menggambarkan kondisi IMM yang tidak baik-baik saja, menggambarkan begitu primitifnya pemikiran tentang masa depan IMM. Hal tersebut dapat menjadi kabut gelap yang mampu menutup gagasan-gagasan strategis untuk masa depan IMM yang lebih baik.

            Politik gagasan tentunya sangat diperlukan pada momentum seperti muktamar untuk menjaga kewarasan dan kedewasaan dalam berpolitik untuk tidak mengabaikan kepentingan masa depan IMM dan berhorison jauh.

Namun yang terpenting adalah tidak menormalisasi politik praktis di tubuh ikatan, untuk kader yang berorientasi pragmatis dan merusak pergerakan ikatan lebih baik masuk partai politik!.